Tanah bukan hanya sekadar tempat berpijak. Dalam konteks Indonesia, ia memiliki makna sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat dalam. Kepemilikan dan pengelolaan tanah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Maka dari itu, keberadaan institusi yang mengatur, menertibkan, dan memastikan keadilan dalam pertanahan menjadi krusial.
Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN (atr-bpn.id), per Desember 2024, dari estimasi 126 juta bidang tanah di Indonesia, sekitar 105 juta telah terdaftar dan bersertifikat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Ini menunjukkan progres signifikan sejak program dimulai pada 2017. Namun, masih ada sekitar 21 juta bidang tanah yang belum memiliki legalitas. Ketimpangan ini dapat memicu konflik agraria, ketidakpastian hukum, dan menghambat investasi.
Dalam konteks inilah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran strategis sebagai garda depan negara dalam urusan pertanahan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif fungsi dan tanggung jawab BPN dalam pengelolaan tanah di Indonesia.
Tugas dan Fungsi BPN
BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang sejak 2015 berada di bawah koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dasar hukumnya antara lain adalah Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2020.
Secara umum, BPN memiliki lima fungsi utama:
- Perumusan kebijakan pertanahan nasional: termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan tanah.
- Pendaftaran tanah: mencakup pengukuran, pemetaan, pembukuan, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- Pengelolaan informasi pertanahan: basis data spasial dan yuridis tanah digunakan sebagai acuan pembangunan.
- Penyelesaian konflik agraria: melalui mekanisme mediasi, rekonsiliasi, atau rekomendasi penegakan hukum.
- Penataan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat: melalui pengakuan dan perlindungan hak ulayat.
Sertifikasi Tanah: Kepastian Hukum dan Ekonomi
Program PTSL merupakan terobosan kebijakan yang bertujuan memberikan jaminan hukum atas bidang tanah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam lima tahun terakhir, program ini berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah tanah bersertifikat.
Menurut laporan Kementerian ATR/BPN 2023, sebanyak 85% tanah bersertifikat kini digunakan sebagai agunan pinjaman produktif oleh UMKM. Ini menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan formal.
Bagi Anda yang memiliki tanah tetapi belum bersertifikat, mengikuti program PTSL merupakan langkah bijak. Selain gratis (untuk objek prioritas), prosesnya relatif cepat karena dilaksanakan serentak dan sistematis.
Penyelesaian Konflik Agraria
Indonesia masih menghadapi persoalan agraria yang cukup kompleks. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 212 konflik agraria sepanjang 2023, mayoritas terkait tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat dan korporasi.
BPN melalui Direktorat Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan memiliki mekanisme mediasi dan rekomendasi kepada Presiden atau instansi teknis lainnya. Kasus besar seperti konflik di Rempang (Batam), Mesuji (Lampung), dan Dayeuhkolot (Bandung) menunjukkan pentingnya peran BPN dalam meredam ketegangan sosial melalui jalur hukum yang adil.
Bagi Anda yang tengah mengalami konflik tanah, mengajukan permohonan mediasi ke kantor BPN setempat bisa menjadi alternatif penyelesaian sebelum menempuh jalur pengadilan.
Transformasi Digital: Layanan Tanah Tanpa Ribet
BPN terus berinovasi melalui digitalisasi layanan. Aplikasi Sentuh Tanahku dan portal ATR/BPN Online memungkinkan Anda mengecek status sertifikat, lokasi tanah, bahkan mengajukan balik nama secara daring.
Selain itu, sejak 2021, BPN mulai menerapkan sertifikat elektronik (e-sertifikat) di beberapa wilayah sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pencegahan pemalsuan. Menurut Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik.
Langkah ini dinilai positif oleh Ombudsman RI karena mengurangi praktik pungutan liar dan mempercepat pelayanan publik. Meski belum merata, digitalisasi membuka harapan akan sistem pertanahan yang bersih dan transparan.
Penataan Tata Ruang dan Zonasi
Pengendalian pemanfaatan lahan juga menjadi bagian dari tanggung jawab BPN. Bersama pemerintah daerah, BPN menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi dasar penetapan izin usaha dan pembangunan.
Geoportal Tata Ruang menyediakan data interaktif terkait peruntukan lahan di seluruh Indonesia. Anda dapat mengecek apakah lokasi tertentu berada di zona pemukiman, industri, pertanian, atau konservasi sebelum membeli atau membangun.
Penataan ini penting agar pembangunan berjalan seimbang, tidak merusak lingkungan, dan sesuai rencana jangka panjang.
Perlindungan Tanah Adat dan Komunal
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengakui keberadaan tanah ulayat atau tanah adat. BPN memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi dan mengesahkan hak tersebut melalui mekanisme sertifikasi komunal.
Hingga 2024, lebih dari 150 komunitas adat telah menerima sertifikat hak komunal dari Kementerian ATR/BPN. Proses ini dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat, verifikasi legal, dan pemetaan partisipatif.
Bagi masyarakat adat, legalisasi tanah adat menjadi dasar perlindungan atas wilayah tradisional mereka dari ekspansi pihak luar.
Tantangan dan Agenda Perbaikan
Meski peran BPN sangat penting, lembaga ini masih menghadapi beberapa tantangan:
- Praktik mafia tanah yang memalsukan dokumen dan memanfaatkan celah hukum
- Kurangnya SDM dan infrastruktur di kantor pertanahan daerah
- Tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah
- Minimnya literasi pertanahan di masyarakat
Sebagai solusi, pemerintah menggencarkan kolaborasi antarinstansi, pelatihan SDM, serta edukasi publik melalui kampanye nasional seperti “Gerakan Sertipikasi Tanah untuk Rakyat”.
BPN bukan sekadar lembaga administratif, tapi aktor utama dalam menjamin keadilan agraria, mendorong pembangunan, dan menjaga stabilitas sosial. Dengan cakupan kerja yang luas (dari sertifikasi, penyelesaian konflik, penataan ruang hingga pengakuan tanah adat) BPN berperan sebagai penopang utama dalam pengelolaan sumber daya tanah nasional.
Bagi Anda yang memiliki tanah, memahami peran dan layanan BPN bisa membantu menjaga hak dan aset Anda. Di sisi lain, kontribusi aktif masyarakat juga diperlukan agar reformasi pertanahan berjalan efektif dan merata.